AEOI (Automatic Exchange Of Information) adalah sistem yang mendukung adanya pertukaran informasi rekening wajib pajak antar negara pada waktu tertentu secara periodik, sistematis, dan berkesinambungan dari negara sumber penghasilan atau tempat menyimpan kekayaan, kepada negara residen wajib pajak. Dalam standar AEOI terjadi kesepakatan bersama untuk membuka dan memberikan akses ke informasi keuangan di dalam negeri […]
Administrasi kependudukan adalah rangkaian penataan serta penertiban dalam hal menertibkan dokumen, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, serta daya guna hasil dari pelayanan publik serta pembangunan di sektor lain. Aspek di dalam administrasi kependudukan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut kependudukan. Sistem administrasi kependudukan Sistem administrasi kependudukan meliputi segala jenis informasi dalam hal […]
Berbagai pertimbangan dalam melaksanakan ketentuan pada Pasal 256 ayat 7 Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, pada tanggal 3 Mei 2018, Presiden RI telah menandatangani Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Di dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, status Satpol PP serta PPNS di […]
Komisi pengawasan Persaingan Usaha merupakan lembaga independen dibentuk dengan tujuan mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. Supaya tidak terjadi praktik monopoli perdagangan dan persaingan tidak sehat antara pengusaha. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Implementasi PP Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang […]
Metode penyusunan laporan kegiatan penanaman modal harus dipahami oleh setiap pebisnis agar tidak terjadi kesalahan setelah modal di investasikan, dengan di lakukan pembuatan laporan di harapkan dapat meningkatkan kegiatan ekonomi yang semakin baik. Investasi di bidang keuangan sangat menguntungkan, baik bagi investor maupun penerima investasi. Sesuai dengan peraturan yang tertera dalam Undang-Undang No. 25 Tahun […]
PBB dan BPHTB sebelum adanya Undang-undang PDRD No. 28 tahun 2009, dialokasikan ke daerah dengan proporsi tertentu. Setelah pergantian Undang-undang, pajak ini seutuhnya menjadi milik daerah. Pemungutan pajak ini sudah dilakukan mulai 1 Januari 2011 (BPHTB) dan 1 Januari 2014 (PBB). Pemerintah juga sudah memberi fasilitas ke daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berikut adalah Pengelolaan […]
Pajak di definisikan sebagai kontribusi wajib masyarakat atau instansi terhadap negara, bersifat memaksa, dan telah diatur dalam undang-undang. Wajib pajak bersedia membayarkan pajaknya tanpa mendapatkan imbalan apapun secara langsung karena uang pajak ini nantinya akan digunakan negara untuk keperluan dan kesejahteraan bangsa. Wajib pajak ternyata tidak hanya perseorangan pribadi, tetapi kewajiban perpajakan bagi instansi pemerintahan […]
Urain pada Program Pelatihan untuk Manajemen Rumah Sakit serta Filing Sistem untuk Rumah Sakit. Pengelolaan terhadap Logistik, termasuk permasalahan yang sangat kompleks dan unik. Ini dikarnakan sudah menjadi salah satu aktivitas bagi perusahaan yang cukup lama berjalan, bahkan bisa jadi semenjak perusahaan dimaksud mulai berdiri. Permasalahan logistik ini berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas terhadap pengelolaan perusahaan, […]
Pengarsipan merupakan langkah langkah untuk menyusun file dengan tujuan untuk memudahkan pencarian data penting pada waktu tertentu dengan cepat. Pengarsipan manual dengan menyimpan berkas berkas pada gudang data menimbulkan risiko yang lebih besar daripada pengarsipan secara elektronik. Keamanan data dan tingkat kerusakan data dapat lebih terjamin dengan adanya sistem E-Filling ini. Manajemen kearsipan dan pengelolaan […]
Ketersediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas badan pemerintahan pusat maupun daerah. Oleh karena itu, dalam setiap APBN maupun APBD lembaga tersebut selalu mencantumkan anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana. Diantaranya meliputi barang bergerak, layanan jasa bahkan barang tidak bergerak. Pengadaan barang dan jasa oleh lembaga pemerintahan pusat […]
